 |
| Foto: Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kalimantan Barat, Muhamad Sani, SH. MAP |
PONTIANAK - Polemik di jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kembali menjadi sorotan publik setelah viralnya pernyataan Wakil Gubernur Kalbar, Krisantus Kurniawan, yang mengungkapkan kekecewaannya karena tidak dilibatkan dalam proses seleksi maupun penetapan pejabat yang dilantik oleh Pemprov Kalbar. Meski pelantikan telah berlangsung, dinamika ini memicu pertanyaan publik mengenai soliditas kepemimpinan daerah, Jumat (5/12/2025).
Menanggapi situasi tersebut, Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kalimantan Barat, Muhamad Sani, SH. MAP, menyampaikan pesan tegas kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar.
Ia mengingatkan kedua pemimpin daerah agar tetap kompak dan tidak membiarkan polemik melebar hingga menciptakan kegaduhan di tengah masyarakat.
Menurut Yani, masyarakat saat ini sedang menghadapi beragam persoalan, mulai dari masalah ekonomi, konflik sosial, hingga potensi perpecahan. Dalam kondisi yang sensitif ini, keharmonisan antara dua pucuk pimpinan daerah menjadi kunci untuk menjaga stabilitas.
“Kedua pemimpin ini harus menjadi solusi di tengah banyaknya persoalan masyarakat, baik ekonomi maupun hal-hal yang berpotensi terjadinya perpecahan. Karena itu, sebaiknya mereka kompak dan bersatu agar pembangunan di Kalimantan Barat bisa berjalan dengan baik,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa masyarakat membutuhkan ketenangan, bukan kegaduhan politik yang berlarut-larut.
“Tolong jangan buat suasana gaduh. Masyarakat kita sedang menghadapi banyak kesulitan. Pemimpin harus memberikan kesejukan, bukan menambah kegelisahan,” tegas Sani.
Sekretaris MUI Kalbar itu juga menilai bahwa stabilitas ekonomi dan sosial sangat dibutuhkan warga saat ini. Karena itu, setiap kebijakan dan langkah para pemimpin daerah harus mengedepankan kepercayaan publik.
Sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, lanjutnya, kepala daerah sudah seharusnya tunduk pada kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat. Namun, ia menekankan bahwa aspirasi masyarakat tetap harus menjadi prioritas utama.
“Keinginan dan aspirasi masyarakat harus diperhatikan secara serius. Jangan sampai aspirasi mereka tidak direspons dengan baik karena dampaknya bisa memperdalam perpecahan,” jelasnya.
Sani berharap agar kedua pemimpin saling menopang dan tidak membiarkan perbedaan pandangan menjadi sumber konflik yang kontraproduktif bagi pembangunan daerah.
“Inilah yang kita inginkan. Kedua pemimpin ini harus mampu menjaga kebersamaan demi kepentingan masyarakat Kalimantan Barat,” tutupnya.
Pernyataan tegas dari Sekretaris MUI Kalbar ini diharapkan menjadi pengingat penting bagi para pemimpin daerah untuk terus mengedepankan persatuan, stabilitas, serta pembangunan demi kemaslahatan masyarakat luas. (Tim/Jm)