Maluru Ungkap 36 Paket Proyek Aspirasi, Total 5.8 miliar, Ngaku Siap Tanggung Jawab -->
Iklan

Maluru Ungkap 36 Paket Proyek Aspirasi, Total 5.8 miliar, Ngaku Siap Tanggung Jawab

05/06/2023, 6/05/2023
Ir Maluru Nursalam (berkacamata) saat rapat kerja dengan DPRD, senin pekan lalu.
Ir Maluru Nursalam (berkacamata) saat rapat kerja dengan DPRD, senin pekan lalu.
Sukadana (BT) - Anggaran proyek aspirasi anggota DPRD Kayong Utara tahun 2023 dibeberkan kepala dinas Pertanian dan Pangan Maluru Nursalam, Rabu 31 Mei 2023.

Hal itu diungkapnya menjawab tudingan anggota DPRD Kayong Utara fraksi partai Golkar Bung Tomo karena potongan proyek yang dilakukan dinas Pertanian dianggap tak wajar dan besar sehingga berdampak pada realisasi fisik kegiatan proyek.

"Di tahun ini (2023) masuk di kami (Dinas Pertanian dan Pangan) ada 36 paket dengan nilai kurang lebih 5,8 miliar. Namun saya tidak tahu ukuran banyak atau tidak banyaknya apa standarnya," ungkap Maluru.

Kata Maluru, jumlah dan angka itu tergolong banyak walau ukuran banyak tidak diketahui standarnya.

Menurut Maluru, pokok pikiran DPRD salah satu sumber anggaran dalam membangun di Dinas Pertanian. 

Ia pun merespon positif atas tuduhan yang disampaikan pihak DPRD, khususnya anggota DPRD dari partai Golkar Bung Tomo.

"Pokir inikan salah satu sumber untuk pembangunan. Kalau saya menanggapi positif, ini cara (Bung Tomo) mengingatkan kami, ini lumrah terjadi. Kami juga akan menyampaikan pertanggungjawaban kami secara tertulis," ucap Maluru.

Diketahui sebelumnya saat raker lintas komisi di DPRD beberapa waktu lalu, anggota DPRD Kayong Utara fraksi partai Golkar Bung Tomo sesalkan tingginya angka potongan proyek aspirasi tahun 2022.

Besarnya potongan kegiatan proyek tersebut sekitar 8 persen dengan contoh misalkan kalau usulan 100 juta, realisasi belanjanya tersisa 74 juta.

Hal inilah membuat banyak rekan - rekan DPRD enggan memasukan kegiatan proyek Pokok Pikiran (Pokir) di kantor Maluru tersebut. 

Padahal diakui Tomo sebagian besar masyarakat Kayong Utara menggantungkan hidup dari hasil pertanian dan nelayan, sehingga memerlukan dukungan melalui program baik, Dinas maupun pokir DPRD.

"Itu dikarenakan potongan kegiatannya beda dengan Dinas lain. Dinas lain itu, kalau saya lihat, hampir semua Dinas di Kayong ini, potongannya itu berkisaran 8 persen, kalau di PU itu kalau 200 juta, fisiknya sekitar 184 jutaan lah," kata Tomo.

Oleh: Muzahidin.

TerPopuler