Wakil Bupati Ketapang Bagikan Bonus Pada Atlet Berprestasi Di Puncak Haornas Kabupaten Ketapang

Denni    9/12/2022    Comment   

Wakil Bupati Ketapang Bagikan Bonus Pada Atlet Berprestasi Di Puncak Haornas Kabupaten Ketapang

Wakil Bupati Ketapang Bagikan Bonus Pada Atlet Berprestasi Di Puncak Haornas Kabupaten Ketapang. (BorneoTribun/Ho-Prokopim Setda Ketapang)

BorneoTribun Ketapang - Ribuan masyarakat Kabupaten Ketapang hadiri Peringatan Hari Olahraga Nasional dan Lounching Car Free Day di Halaman Kantor Bupati Ketapang, pada Minggu (12/09/2022).

Kegiatan tersebut semakin meriah karena diisi dengan Senam Massal dan pembagian undian hadiah hiburan serta penampilan drum band dari beberapa sekolah dan atraksi pecak silat juga penggalangan dana dari grup band G-Rock untuk masyarakat yang membutuhkan.

Wakil Bupati Ketapang H. Farhan, SE.,M.Si saat membuka kegiatan tersebut merasa bangga dan senang kepada masyarakat Kabupaten Ketapang yang begitu semangat dan kompak mengikuti kegiatan Hari Olahraga Nasional Tahun 2022.

"Saya mengatakan hari ini bahwa masyarakat Kabupaten Ketapang sangat luar biasa dalam kegemarannya berolahraga apapun, sesuai dengan program yang kami canangkan yaitu Ketapang Sehat," ujar Beliau.

Ribuan masyarakat Kabupaten Ketapang hadiri Peringatan Hari Olahraga Nasional dan Lounching Car Free Day di Halaman Kantor Bupati Ketapang, pada Minggu (12/09/2022). (BorneoTribun/Ho-Prokopim Setda Ketapang)

Lebih lanjut Beliau mengajak seluruh masyarakat untuk terus berkesinambungan secara berkelanjutan melaksanakan kegiatan-kegiatan olahraga baik ditingkat yang kecil maupun tingkat Kabupaten.

"Saya katakan bahwa didalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat, kami yakin masyarakat Kabupaten Ketapang dengan berolahraga akan mampu menghadapi tantangan-tantangan baik hari ini maupun kedepannya," tutup Beliau.

Selain itu Wabup juga membagikan bonus kepada Atlet berprestasi pada puncak Haornas di Kabupaten Ketapang. 

Adapun atlet-atlet yang mendapat bonus penghargaan yaitu : 

1. Andi Yusandi, Pelatih Asean Paragame 2022. 
2. Cici Juliani, atlet Asean Paragame 2022 cabang Tenis Meja Beregu, Tenis Meja Ganda Putri, Tenis Meja Perorangan memperoleh 2 emas dan 1 perunggu. 
3. Nurjanah, Atlet Asean Paragame 2022 cabang panahan yang memperoleh 1 Emas dan 1 Perak. 
4. Nurjanah dan Rijal cabang Panahan Beregu/ MIX memperoleh 1 Perak. 
5. Damianus Yordan Pelatih Popda Tahun 2022. 
6. Julio Duvergel Yordan atlet Popda Tahun 2022 cabang Tinju memperoleh 1 Emas. 
7. Reva Zahra dan Fitria Ratna Liestiana cabang Bulu Tangkis Ganda Putri memperoleh 1 Perak.  M. Su'udi pelatih FORNAS VI Tahun 2022. 
8. Abdul Fatih Hakiki cabang Panahan Pelajar Putra memperoleh 1 Emas. 
9. Roni Nara Pata Sarani cabang Panahan Beregu Putra memperoleh 1 Emas dan 
10. Dewi Rahayu cabang Panahan Beregu Putri memperoleh 1 Emas.

(Muzahidin/Darnian/Prokopim)

Inilah Daftar Nama Beserta Jabatan Yang Menjabat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemprov Kalbar

Denni    9/12/2022    Comment   

Inilah Daftar Nama Beserta Jabatan Yang Menjabat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemprov Kalbar

Gubernur Kalbar Sutarmidji Lantik  28 Pejabat di Lingkungan Pemprov Kalbar. (BorneoTribun/Ho-Adpim Pemprov Kalbar)

BorneoTribun Pontianak - Gubernur Kalimantan Barat H. Sutarmidji, S.H., M.Hum melantik 28 Pejabat yang terdiri dari 9 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, 10 Pejabat Administrator, dan 9 pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar. Pelantikan tersebut berlangsung di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Senin (12/9/2022).

Gubernur Kalbar Sutarmidji Lantik  28 Pejabat di Lingkungan Pemprov Kalbar

Gubernur Kalbar Sutarmidji Lantik  28 Pejabat di Lingkungan Pemprov Kalbar. (BorneoTribun/Ho-Adpim Pemprov Kalbar)

Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas, di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat disaksikan oleh Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H., Wakil Gubernur Kalimantan Barat beserta jajaran Forkopimda Prov Kalbar dan seluruh Kepala Perangkat Daerah di lingkup Pemprov Kalbar.

Melalui sambutannya, Gubernur berharap para pejabat yang telah dilantik dapat memiliki kreatifitas serta inovasi yang tinggi dalam melaksanakan tugas untuk kepentingan masyarakat dan kemajuan Provinsi Kalimantan Barat.

“Sebagaimana janji yang saudara sampaikan tadi, saya harap semuanya dapat menjalankan tugas dengan baik. Tidak ada alasan saudara tidak bisa menyerap anggaran dengan cepat sesuai aturan yang berpedoman pada RPJMD. Laksanakan program-program sesuai dengan ketentuan,”.

Bang Midji Tegaskan Blacklist Oknum Kontraktor Kalau Terjadi Jual Beli Proyek

Gubernur Kalimantan Barat H. Sutarmidji, S.H., M.Hum. (BorneoTribun/Ho-Adpim Pemprov Kalbar)

Beliau juga menegaskan perangkat daerah yang memiliki pagu anggaran cukup besar untuk memvalidasi ulang kontraktor supaya tidak terjadi hal-hal yang menimbulkan masalah, seperti jual beli proyek.

“Blacklist kontraktor tersebut kalau terjadi jual beli proyek. Jika saudara tidak berani melakukan hal tersebut, berarti saudara turut andil didalamnya. Saya pastikan akan mencopot atau menurunkan jabatan saudara karena kepentingan saya hanya untuk pembangunan Kalbar,” tegas Gubernur.

Gubernur Sutarmidji Tegaskan Jabatan Bukan Untuk Gagah-Gagahan Saat Lantik 28 Pejabat

Terkait tugas dan fungsi, Gubernur Kalbar inginkan para pejabat tetap menjaga pola kecepatan kinerja, tidak lambat atau lalai, terutama dalam pelayanan masyarakat.

“Saya tidak mau jabatan dijadikan gagah-gagahan. Jabatan yang saudara pegang itu merupakan simbol yang harus diimplementasikan,” ujar H. Sutarmidji

Berikut daftar nama beserta jabatan yang menjabat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, yakni :

1. Iskandar Zulkarnaen, S.T., M.T., Kepala Dinas PUPR Provinsi Kalbar;
2. Yosafat Triadhi Andjioe, S.T., M.M., M.T., Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalbar;
3. Aulia Candra, S.STP., Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalbar;
4. Ir. Mulyadi, M.Si., Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalbar;
5. Damianus Kans Pangaraya, S.T., M.Sc., Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kalbar;
6. Drs. Aswin Khatib, M.Si., Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Kalbar;
7. Medya Yanuar Abdullah, S.Sos., M.Si., Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Kalbar;
8. Abussamah, S.STP., M.A.P., Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kalbar, dan
9. dr. Eko Rustianto Suhardiman, Sp.B., M.Si., Med., Wakil Direktur I RSUD dr. Soedarso Provinsi Kalbar.

(pian/wnd/adpim)

Sutarmidji Buka Latsar CPNS, Ingatkan Junjung Tinggi Integritas

Denni    9/12/2022    Comment   

Sutarmidji Buka Latsar CPNS, Ingatkan Junjung Tinggi Integritas

Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS). (BorneoTribun/Ho-Adpim Pemprov Kalbar)

BorneoTribun Pontianak - Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS) merupakan salah satu upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk melaksanakan amanat UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Undang-undang tersebut mengatur masa percobaan CPNS selama 1 Tahun dan dalam masa percobaan, instansi pemerintah diwajibkan untuk memberikan pendidikan dan pelatihan terintegrasi kepada para CPNS.

"Saya ingin mengingatkan saudara supaya betul-betul bisa menjadi sosok ASN yang menjunjung integritas. Tanpa integritas yang baik tidak ada manfaatnya negara mengangkat saudara menjadi ASN, justru bisa menjadi beban negara," kata Gubernur Kalimantan Barat, H. Sutarmidji, S.H., M.Hum., saat membuka Pelatihan Dasar CPNS Golongan II dan III Provinsi Kalimantan Barat, Senin (12/9/2022).

Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS). (BorneoTribun/Ho-Adpim Pemprov Kalbar)

Integritas sangat penting karena akan menjadi hal yang sangat langka di masa datang. Seseorang yang memiliki integritas akan menjadi pemenang dan tahan akan ujian.

"Kalau dari sisi agama, itu termasuk penghuni surga yang punya integritas. Yang tidak punya integritas dalam pola pikirannya, saudara bukan untuk membuat negara ini maju. Daerah ini maju, tetapi bagaimana saudara mendapatkan kemanfaatan sebesar-besarnya untuk kepentingan diri dan kelompok saudara. Hal itu jangan terjadi di Kalimantan Barat," tegas Gubernur Kalbar.

Beliau berharap peserta pelatihan dapat menjadi perhatian dengan tetap menjaga integritas. Karena kata integritas itu mudah diucapkan, tetapi sangat sulit untuk diraih atau dibentuk dalam diri seseorang.

"Saya melihat integritas seseorang dengan sederhana. Orang lain melihat integritas sampai 34 indikator. Tetapi, saya memandangnya cukup 4 hal saja yang utama, yaitu kejujuran, disiplin, orang terdekat, dan kemampuan," jelas H. Sutarmidji.

Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS). (BorneoTribun/Ho-Adpim Pemprov Kalbar)

Pelatihan dasar calon PNS dengan jumlah peserta 400 orang (10 kelas/angkatan) ini diikuti para CPNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Kabupaten di Kalbar, dilaksanakan dengan model Blended Learning selama 647 Jam Pelajaran atau setara dengan 74 Hari Kalender yang dibagi menjadi 4 tahapan. 

(pian/irf/adpim)

Pilkades Desa Ansolok Berjalan Sukses, Aman dan Terkendali

Denni    9/12/2022    Comment   

Pilkades Desa Ansolok Berjalan Sukses, Aman dan Terkendali

Martius, staf Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik di Kantor kecamatan. (BorneoTribun/Rinto Andreas)

BorneoTribun Ngabang - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2022 pada Senin (12/09/2022) tepat dikecamatan mempawah hulu, kabupaten landak, provinsi kalimantan barat saat ini berjalan lancar, aman dan terkendali.

Dalam sebuah kompetisi politik ini, dimana semua pendukung dan semua simpatisan dan tim sukses serta keluarga pasti berharap kemenangan dari Calon Kepala Daerah (Cakades) yang didukung. Demi Untuk meraih kemenangan, dengan membutuhkan perjuangan yang besar.

Dimana dalam upaya untuk kemenangan tak selamanya berjalan mulus. Tentunya memerlukan konsep perjuangan yang keras untuk bisa menjadi yang terbaik, terutama dalam sebuah pertandingan baik dalam pertandingan dalam bentuk apapun pasti ada.

Martius yang sekarang menjabat staf Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik di Kantor kecamatan mempawah hulu mengakui dirinya juga pernah menjabat sekdes desa ansolok selama 33 tahun lamanya. 

Dia dengan tegas mengatakan, siapapun yang terpilih kita mengharapkan figur yang terpilih nanti dapat perubahan positif bagi desa ansolok, baik dalam pengelolaan pemerintahan desa, pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat, kemudian pembinaan kemasyarakatan serta dalam pengelolaan bencana alam atau hal-hal yang tidak terduga.

Untuk yang selanjutnya adalah PR besar bagi siapa saja yang terpilih nanti untuk memimpin desa ansolok. 

Tentunya laksanakan tugas aturan masing-masing, masyarakat mengharapkan hal yang baik dari yang terbaik. Dan untuk situasi dan kondisi pemilihan didesa Ansolok sampai saat ini dalam kondisi aman dan terkendali.

Martius juga mengatakan jumlah TPS yang ada didesa Ansolok ini ada sekitar 5 TPS diantara di Dusun Sarikan sendiri ada TPS 001 dan TPS 005, Dusun Bago TPS 002, di Dusun Sunge Kunyit TPS 003 dan Rancang TPS 004 jadi total keseluruhan ada 5 TPS.

Ia berharap kedepannya serta orang-orang pelaku perintis atau pendahulu di desa Ansolok mengharapkan masyarakat dalam melaksanakan tugas demokrasi ini harus Aman,Tertib dan Lancar tanpa ada kendala apapun. 

"Saya sangat mendukung kepada masyarakat tentunya jangan sampai berdiam diri,harus selalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang positif untuk kemajuan pembangunan pemerintahan di Desa Ansolok ini kedepannya," tutup Martius.

Penulis : Rinto Andreas

Pemkab Kubu Raya Gelar Rakor Tentang Menanggulangi Kemiskinan

Denni    9/09/2022    Comment   

Pemkab Kubu Raya Gelar Rakor Tentang Menanggulangi Kemiskinan

Sekretaris Daerah Kabupaten kubu Raya Yusran Anizam. (KAPUASNEWS.id/Ho-Prokopim Setda Kubu Raya)

KapuasKubuRaya - Untuk menanggulangi kemiskinan dan menjalankan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya menggelar rapat koordinasi (Rakor) dengan anggota tim dari lintas sektoral dan Perangkat Daerah. 

Sekretaris Daerah Kabupaten kubu Raya Yusran Anizam menjelaskan pihaknya mencoba menyerap dari lintas sektoral dan masing-masing Perangkat Daerah terkait permasalahan kemiskinan. 

“Terutama mendeteksi di masing-masing Perangkat Daerah untuk mengetahui sebabnya," kata Yusran usai membuka Rakor di Hotel Dangau Kubu Raya, Rabu (7/9).  

Yusran mengungkapkan pihaknya saat ini sedang menyempurnakan rancangan rencana aksi daerah, dengan target-target terkait penanggulangan kemiskinan. 

Menurutnya, dari diskusi yang dilakukan cukup banyak ide dan saran rencana aksi, yang dalam waktu dekat bisa dilakukan percepatan pengurangan angka kemiskinan di Kabupaten Kubu Raya. 

“Terutama kemiskinan ekstrem. Ini harus cepat ditanggulangi," ujarnya. 

Ia menambahkan, terkait data dukung yang dilakukan di masing-masing Perangkat Daerah melalui mekanisme dan metode yang sudah ditentukan di masing- masing tim, nantinya akan dilakukan verifikasi dan penyatuan dengan basis data yang ada, yakni data geospasial.  

“Ini kita targetkan sampai akhir tahun bersama teman-teman tim data geospasial yang dikoordinir Bappedalitbang hingga 100 persen. Saat ini sudah 70 persen data geospasial kita sudah terinput," terangnya. 

Dengan demikian, lanjut Yusran, masing-masing-masing Perangkat Daerah bisa melakukan verifikasi dan pemutakhiran data yang juga berdampak pada perumusan kebijakan langkah-langkah yang diambil dan implementasi di lapangan. 

Melalui langkah itu, dirinya berharap sasaran akan lebih tepat terutama pada program kegiatan. 

Sehingga lebih mempercepat lagi data-data penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kubu Raya. 

“Termasuk menghadapi situasi sekarang, di mana ekonomi lagi terjadi turbulensi bahkan inflasi sudah kita rasakan. Beberapa komoditas sudah terjadi inflasi."

"Mudah-mudahan dengan rakor ini bisa diambil langkah-langkah tepat untuk mengatasi kemiskinan," harapnya.

(Yakop/Syamsul)

Penandatanganan Komitmen Bersama Pemkab Sanggau Dengan Perusahaan Perkebunan Di Kabupaten Sanggau

Denni    9/09/2022    Comment   

Penandatanganan Komitmen Bersama Pemkab Sanggau Dengan Perusahaan Perkebunan Di Kabupaten Sanggau

Acara Penandatanganan Komitmen Bersama Pemkab Sanggau Dengan Perusahaan Perkebunan Di Kabupaten Sanggau. (KAPUASNEWS.id/Ho-Diskominfo Sanggau)

SanggauKapuas - Bupati Sanggau, Paolus Hadi, S.IP., M.Si, menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan perusahaan dan pabrik kelapa sawit yang ada di Kabupaten Sanggau, bertempat di Ruang Musyawarah Lantai 1 Kantor Bupati Sanggau. Kamis (8/9/2022).

Penandatangan MoU ini disaksikan oleh jajaran Forkompimda Sanggau, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalbar, M Munif, Dirjen Bun Kementerian Pertanian RI, para pimpinan perusahaan sawit, Asosiasi Kelapa Sawit serta mitra dari Dalam maupun Luar Negeri yang bekerjasama dengan pekebun maupun perusahaan kelapa sawit dengan tema “Membangun Sistem Rantai Pasok Komoditi Kelapa Sawit Berkelanjutan Menuju Pekebun Bermartabat”.

Ada beberapa poin kerjasama yang ditandatangani kedua belah pihak. Pabrik kelapa sawit berkomitmen:

1. Memfasilitasi pembentukan dan pemenuhan aspek legalitas kelembagaan bagi pekebun sawit swadaya.
2. Melakukan kemitraan usaha perkebunan dengan kelembagaan pekebun sawit swadaya dalam hal pengolahan dan pemasaran TBS serta peningkatan tata kelola perkebunan dengan menerapkan prinsip kesetaraan dan keadilan.
3. Melakukan pendampingan kepada lembaga pekebun sawit swadaya mitra dalam pemenuhan sertifikasi ISPO dan RSPO.
4. Melaporkan capaian hasil kemitraan usaha perkebunan dengan kelembagaan pekebun sawit swadaya setiap tahun kepada Pemerintah Kabupaten Sanggau yang diwakili Dinas yang membidangi perkebunan.
5. Pembelian TBS pekebun plasma dan pekebun sawit swadaya mitra mengikuti ketetapan harga TBS oleh tim penetapan harga pembelian TBS Propinsi Kalimantan Barat sesuai kualitas TBS berdasarkan aturan yang berlaku dan diikat dengan perjanjian kerjasama (SPK).
6. PKS melakukan pembelian TBS secara langsung kepada kelembagaan pekebun sawit swadaya mitra dan tidak dibenarkan membeli TBS di luar kemitraan.
7. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kelembagaan pekebun sawit swadaya dan anggota pekebun yang sudah bermitra.
8. PKS (apiliasi/non apiliasi) yang melakukan pembelian dengan pemegang izin usaha perkebunan (IUP) yang belum mendirikan pabrik pengolahan dan atau IUP-B (budidaya) wajib memiliki kontrak yang memenuhi aspek legalitas untuk menjamin keberlangsungan dan kemamputelusuran sumber bahan baku TBS.

Sementara dari Pemerintah Kabupaten Sanggau berkomitmen :

1. Bupati berwenang mengawasi dan mengevaluasi operasional PKS secara periodik dan insidental, terutama dalam pemenuhan bahan baku TBS sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku. Bupati Sanggau juga berwenang memberikan sanksi sesuai regulasi yang berlaku kepada perusahaan perkebunan dan PKS yang tidak melaksanakan ketentuan dalam pemenuhan bahan baku TBS dan pembelian TBS pekebun sawit swadaya melalui kemitraan.
2. Mendata kelembagaan pekebun sawit swadaya yang belum memiliki kemitraan dengan PKS baik yang telah memiliki aspek legalitas maupun yang sedang dalam proses pembentukan.
3. Melakukan sosialisasi dan pembentukan kelembagaan, mendukung proses legalitas lahan (SHM) dan usaha (STD-B) serta skema kemitraan bagi pekebun sawit swadaya di Kabupaten Sanggau.
4. Memfasilitasi dan memitrakan kelembagaan pekebun sawit swadaya dengan PKS yang pelaksanaannya diwakili Dinas yang membidangi Perkebunan.
5. Memfasilitasi proses percepatan sertifikasi ISPO dan RSPO bagi pekebun sawit swadaya.

“Tadi kita sudah MoU juga deklarasi membangun rantai pasok komoditi kelapa sawit berkelanjutan menuju pekebun bermartabat, yang menjadi masalah hari ini banyak tantangan untuk pekebun swadaya yang bukan berafiliasi langsung dengan perusahaan. Nah, kita perlu komitmen dengan perusahaan supaya mereka (pekebun swadaya) ini juga bagian dari petani yang perlu didampingi dan dibina,” pungkas PH, sapaan akrab Bupati Paolus Hadi.

(Libertus/Diskominfo)

Camat Dan LPTQ Kecamatan Diminta Mengikuti Seluruh Cabang Lomba di MTQ Tingkat Kabupaten Sanggau

Denni    9/09/2022    Comment   

Camat Dan LPTQ Kecamatan Diminta Mengikuti Seluruh Cabang Lomba di MTQ Tingkat Kabupaten Sanggau

Bupati Sanggau Paolus Hadi, S.IP., M.Si. (KAPUASNEWS.id/Ho-Diskominfo Sanggau)

SanggauKapuas - Bupati Sanggau Paolus Hadi, S.IP., M.Si didampingi Ketua TP PKK Kabupaten Sanggau Ny. Arita Apolina, S.Pd., M.Si menghadiri kegiatan Ekspose MTQ Tingkat Kabupaten Sanggau Tahun 2022 di Aula Rumah Makan Simpang Tigo di Desa Sosok, Kecamatan Tayan Hulu. Rabu (07/09/2022).

Ekspose terkait kesiapan dalam pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten Sanggau di Kecamatan Tayan Hulu disampaikan oleh Ketua Panitia yang sekaligus Camat Tayan Hulu, Drs. Inosensius Nono, dari hasil ekspose MTQ persiapan sudah lebih dari 80%.

“Untuk persiapan fasilitasnya sudah hampir selesai hanya tinggal sedikit lagi untuk finishing nya, dan saya pesan agar harus serius kita selesaikan mengingat waktu pelaksanaan yang tidak lama lagi,” pesan Paolus Hadi setelah mengecek langsung lokasi pembangunan Tribun yang akan dipakai untuk kegiatan MTQ Kabupaten nantinya.

“Saya dilaporkan tadi oleh ketua LPTQ Kabupaten bahwa untuk sesi acara sudah siap,” sambung Bupati Sanggau dua Periode tersebut.

Paolus Hadi Hadiri Ekspose MTQ Tingkat Kabupaten Sanggau

Pada kesempatan yang sama, Bupati Sanggau juga mengecek kesiapan tiap kecamatan yang akan mengirim khilafahnya untuk bertanding.

“Saya pesan ke para Camat dan Ketua LPTQ kecamatan agar dapat mengikuti seluruh lomba dan cabang lomba di MTQ nantinya,” pesan PH.

“Hal ini penting agar kita dapat melahirkan bibit-bibit serta akan terus kita lakukan pembinaan. Saya yakin kita bisa karena umat muslim banyak di Sanggau ini,” sambung Paolus Hadi menutup wawancaranya.

(Libertus/Diskominfo)

Stranas Pemberantasan Korupsi Untuk Pengelolaan BUMD Yang Lebih Baik

Denni    9/09/2022    Comment   

Stranas Pemberantasan Korupsi Untuk Pengelolaan BUMD Yang Lebih Baik

 Stranas Pemberantasan Korupsi Untuk Pengelolaan BUMD Yang Lebih Baik. (KAPUASNEWS.id/Ho-Adpim Pemprov Kalbar)

KapuasPontianak - Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sepatutnya memegang peranan penting dalam pembangunan daerah karena menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) disamping pajak dan retribusi. 

Namun, realitanya BUMD kerap disalahgunakan oleh segelintir pihak demi kepentingan pribadi. Sehingga perlu perbaikan tata kelola untuk memaksimalkan peran BUMD dan mencegah terjadinya penyalahgunaan fungsinya. 

Salah satu aksi pencegahan korupsi yang didorong oleh Stranas PK adalah dengan menyelenggarakan Kegiatan Rakornas Penguatan Pembinaan Pengawasan dan Pengelolaan BUMD melalui oleh Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua KPK RI, Alexander Marwata, Ak., S.H., CFE., Kamis (8/9/2022)

Gubernur Kalimantan Barat, H. Sutarmidji, S.H., M.Hum., hadir mengikuti secara virtual di Ruang Analisis Data Kantor Gubernur Kalimantan Barat. (KAPUASNEWS.id/Ho-Adpim Pemprov Kalbar)

Gubernur Kalimantan Barat, H. Sutarmidji, S.H., M.Hum., hadir mengikuti secara virtual di Ruang Analisis Data Kantor Gubernur Kalimantan Barat.

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang selanjutnya disebut Stranas PK adalah arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya, dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi di Indonesia. 

Sementara itu, Aksi Pencegahan Korupsi yang selanjutnya disebut Aksi PK adalah penjabaran fokus dan sasaran Stranas PK dalam bentuk program dan kegiatan.

“Pendirian BUMD sepatutnya mampu menggerakkan roda perekonomian di negara dan daerah, meningkatkan penerimaan negara dan daerah, sehingga diharapkan ada keuntungan yang diperoleh dari BUMN/BUMD yang didirikan tersebut. Bapak Presiden di Acara Puncak Reformasi Agraria yang berlangsung di Wakatobi beberapa waktu lalu, mengingatkan bagi direktur, komisaris, serta SPI untuk memiliki tanggung jawab ketika perusahaan yang mereka kelola mengalami kerugian. Perusahaan merugi merupakan pertanda adanya pengelolaan yang salah, jangan sampai “Sudahlah tidak menguntungkan”. Ini malah jadi terkesan menggerogoti negara melalui penyertaan modal. Tidak ada gunanya perusahaan negara/daerah yang merugi kita pertahankan”, tegas Wakil Ketua KPK RI saat memberikan arahan.

Sumber Daya Manusia (SDM) yang direkrut adalah SDM yang unggul. Kedepannya, pengelola BUMD adalah orang yang profesional, bukan karena adanya implikasi tokoh serta bukan juga imbalan bagi tim sukses.

“Saat ini ada sekitar 958 BUMD di Indonesia dan memiliki total aset sebesar Rp 855 Triliun. Sehingga, jika dirata-ratakan, 1 BUMD asetnya hampir Rp 1 Triliun. Tak hanya itu, 239 BUMD atau sekitar 60% tidak mempunyai SPI (Satuan Pengawasan Internal), 186 BUMD yang posisi Dewan Pengawasnya lebih banyak daripada Direksi, 17 BUMD yang kekayaan perusahaannya lebih kecil dari kewajibannya ekuitas/modalnya negatif. Secara hukum harusnya pailit/bangkrut. Ditambah lagi, saat ini ada 274 BUMD rugi dengan ekuitas negatif”. 

Hal itu diperparah dengan catatan perkara yang ditangani KPK RI, mulai tahun 2004 Maret 2021, yakni tercatat 93 dari 1.140 kasus, 8,2% tersangka yang berasal dari jajaran BUMD. Ini tercermin dari kondisi kesehatan BUMD selaras dengan kasus yang ditangani KPK RI. Maka, perlu peningkatan kompetensi pengelolaan BUMD, Komisaris, Direksi, SPI, hingga rekrutmen yang lebih profesional.

Kegiatan Rakornas Penguatan Pembinaan Pengawasan dan Pengelolaan BUMD ini turut dihadiri Komisaris Utama Bank Kalbar, Irjen. Pol. (P). Drs. H. Didi Haryono, S.H., M.H., Komisaris Utama Jamkrida, Timitius, S.T., CFC., Dewan Pengawas Perusda Aneka Usaha yang juga Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Prov Kalbar. Dr. Syarif Kamaruzaman, M.Si., Direktur Utama Bank Kalbar, H. Rokidi, S.E., M.M., dan Kepala Biro Perekonomian Setda Prov Kalbar, Frans Zeno, S.STP.(pian/nzr)

Integritas Seorang Pemimpin Melawan Korupsi

Denni    9/08/2022    Comment   

Integritas Seorang Pemimpin Melawan Korupsi

Gubernur Kalbar, H. Sutarmidji S.H., M.Hum. (KAPUASNEWS.id/Ho-Admpim Pemprov Kalbar)

KapuasPontianak - Pasangan suami istri yang menjabat sebagai Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) untuk tidak berperilaku hidup mewah atau gaya hidup hedonisme.

Pesan itu disampaikan H. Sutarmidji S.H., M.Hum., Gubernur Kalbar, saat menghadiri Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat yang mengangkat tema “Mewujudkan Keluarga Antikorupsi Melalui Penanaman Nilai-Nilai Integritas”, Kamis (8/9/2022).

“Saya harap kegiatan ini dapat memberi manfaat yang besar untuk meningkatkan peran serta dan menanamkan semangat mencegah diri dari orang sekitar kita dari praktik-praktik korupsi untuk memberantas korupsi di Indonesia, khususnya di Kalbar. Dan saya minta pasangan suami atau istri untuk tidak hidup mewah atau gaya hedon,” ungkap H. Sutarmidji di Hotel Mercure Pontianak. 

Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat. (KAPUASNEWS.id/Ho-Adpim Pemprov Kalbar)

Beliau juga berharap Bimtek tersebut tidak hanya sebagai seremonial semata. Namun, dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya bagi para pejabat di lingkungan Pemprov Kalbar. 

Ketika seseorang menjabat sebagai Kepala Dinas/Badan/Biro, maka dirinya memiliki tanggung jawab yang besar dan juga godaan dalam menjaga integritas di lingkungan kerja.

“Mengucapkan antikorupsi sangat gampang. Tapi, meletakkannya pada diri kita, itu tidak gampang. Setelah melekat integritas pada diri kita, mempertahankannya juga sangat sulit karena godaan sangat besar. Kemudian, tantangannya sangat besar. Saya memandangnya sebagai seleksi alam,” tutur Gubernur Kalbar.

Melanjutkan sambutan, H. Sutarmidji mengatakan taraf biaya hidup pejabat Eselon II cukup dengan berbagai tunjangan yang sesuai klasifikasi jabatannya.

“Biaya hidup Eselon II saya pastikan cukup. Artinya, dengan remunerasi, tunjangan, gaji, dan sebagainya, rata-rata lebih dari Rp 20-an juta. Jadi, tidak ada alasan lagi,”.

Seluruh pimpinan tinggi di lingkup kerja Pemprov Kalbar ditekankan untuk bekerja sesuai dengan aturan dan menjaga integritas jabatan yang diamanahkan.

“Kalau ada administrasi yang tidak bisa ditangani atau ada masalah yang berkaitan dengan keuangan, itu harus ditindaklanjuti dan saya serahkan ke KPK RI. Tapi kalau tidak benar, akan saya bela. Kalau ada satu kasus, saya kaji dulu masalahnya apa, dimana, kalau mereka sudah melaksanakan prosedur, saya bela. Tapi, apabila tidak sesuai prosedur, orang tersebut harus pertahankan sendiri,” tegas Gubernur Kalbar.

Sementara itu, Direktur Pendidikan dan Pelatihan Anti Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI), Dian Novianthi, mengungkapkan pentingnya pendidikan antikorupsi dimulai dari keluarga.

Hal ini karena sekarang sudah banyak yang melibatkan keluarga sebagai sesama pelaku korupsi atau menjadi tempat pencucian uang dengan mengatasnamakan rekening, aset, dan lain-lain. 

“Paling tidak, dari pasangan. Kalau dia paham dengan gratifikasi, paham dengan konflik kepentingan, dia tidak akan menerapkan itu kepada dirinya. Sebagai istri pejabat atau dia mengingatkan pasangannya supaya tidak melakukan korupsi,” jelas Dian.

Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat. (KAPUASNEWS.id/Ho-Adpim Pemprov Kalbar)

Selain itu, indeks antikorupsi sangat penting karena banyak juga yang permisif terhadap korupsi. Oleh sebab itu, KPK RI memandang sangat penting untuk mengikutsertakan keluarga agar dapat melakukan pendidikan kepada anak di rumah.

“Inilah pentingnya melibatkan pasangan. Sebab mereka adalah pasangan dari pejabat, punya ruang lingkup pergaulan komunitas yang cukup luas. Jadi, dengan mereka paham, selain mengingatkan keluarganya atau pasangannya, mereka juga akan membantu mengingatkan komunitas di sekitarnya. Bahkan, istri-istri staf atau mungkin keluarganya dan juga menularkan nilai integritas di keluarganya sendiri,” tutup Direktur Pendidikan dan Pelatihan Anti Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi KPK RI. (yk/aws/adpim)

Apresiasi Sinergitas Pemprov Kalbar-Kanwil DJPb Kalbar

Denni    9/08/2022    Comment   

Apresiasi Sinergitas Pemprov Kalbar-Kanwil DJPb Kalbar

Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat menyelenggarakan Diseminasi Kajian Fiskal Regional (KFR) Triwulan II Tahun 2022 Provinsi Kalimantan Barat. (KAPUASNEWS.id/Ho-Adpim Pemprov Kalbar)

KapuasPontianak - Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat menyelenggarakan Diseminasi Kajian Fiskal Regional (KFR) Triwulan II Tahun 2022 Provinsi Kalimantan Barat di Gedung Aula Kanwil DJPb Kalbar, Kamis (8/9/2022). 

Penyusunan KFR merupakan salah satu output Kajian Utama yang komprehensif, serta diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan fiskal di daerah dan menjadi masukan bagi perumusan kebijakan fiskal di level nasional. 

Acara ini diharapkan dapat menjadi media informasi yang bernilai strategis kepada pemangku kepentingan di lingkup Kanwil DJPb Kalbar serta sebagai wadah diskusi atau sharing untuk menajamkan data ekonomi dan Fiskal Regional di lingkup Kalimantan Barat. 

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes, didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Drs. Ignasius IK, S.H.,M.Si., hadir dalam kegiatan yang mengangkat tema: "Peran Fiskal dan Moneter untuk Menjaga Stabilitas Ekonomi dan Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Kalimantan Barat".

Turut hadir sebagai narasumber yakni Tenaga Pengkaji Perbendaharaan, Meiling, Ph.D., dan beberapa narasumber lain, Kepala Kanwil Dirjen Bea Cukai Kalimantan Barat, Hari Budi Wicaksono dan Kepala Kanwil DJKN, Edward Nainggolan, Kepala DJPb Kalbar, Imik Eko Putro, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalbar, Agus Chusaini, dan akademisi.

Dalam paparannya, Tenaga Pengkaji Perbendaharaan mengapresiasi kinerja Kanwil DJPb Kalimantan Barat atas tersusunnya KFR Triwulan II Tahun 2022 dan penyelenggaraan acara Diseminasi sebagai bentuk implementasi dari peran DJPb sebagai komunikasi dan sarana bagi penguatan dan sinergi antara Kementerian Keuangan dengan stakeholder pemerintah daerah. 

"Saya mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kepada Kanwil DJPb Kalimantan Barat melalui tim ekonominya dalam pertukaran data untuk dapat menyusun Kajian Fiskal Regional Kalimantan Barat,”.

Sementara itu, Sekda Prov Kalbar mengungkapkan Pemprov Kalbar berharap Diseminasi KFR Triwulan II Tahun 2022 ini dapat menjembatani Pemerintah Daerah (Pemda) dalam mendapatkan konsultasi, koordinasi, asistensi, pendampingan dan peningkatan kapasitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Sehingga, Pemda bisa lebih transparan, akuntabel, serta tertib administrasi, dalam penyampaian laporan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam MoU yang telah disepakati bersama antara Kepala Kanwil DJPb Kalimantan Barat dengan Gubernur Kalimantan Barat pada bulan Maret 2022. 

"Hal tersebut tentu diimbangi dengan kewajiban kami selaku pemerintah daerah untuk dapat menyediakan data dan informasi berupa laporan-laporan keuangan dan kondisi fiskal di regional tepat waktu. Sehingga dapat menjadi bahan untuk bersama-sama kita diskusikan dan cari jalan keluar atas setiap isu yang ada di Kalimantan Barat,” tutup dr. Harisson, M.Kes. 

Selanjutnya, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat menyerahkan Buku Kajian Fiskal Regional (KFR) secara simbolis kepada Sekda Prov Kalbar, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat, dan Kepala Perwakilan BPS Kalimantan Barat.(Pian/Sma)

Diterjang Angin Kencang, Rumah Kaca Di Sekadau Roboh

Denni    9/08/2022    Comment   

Diterjang Angin Kencang, Rumah Kaca Di Sekadau Roboh

Diterjang Angin Kencang, Rumah Kaca Di Sekadau Roboh. (KAPUASNEWS.id/Mussin)

SekadauKapuas, Kalbar - Akibat cuaca ekstrem beberapa hari terakhir, rumah kaca yang terletak di Gang Karya Rt/Rw. 001/001 Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau roboh, Kamis (08/09/2022) Sore.

Hingga kini, rumah kaca tersebut tercatat sudah dua kali roboh dalam rentang waktu dua hari.

Kepala Pelaksana BPBD, Ahmad Suryadi saat dikonfirmasi membenarkan adanya laporan berdasarkan informasi dari warga bahwa rumah kaca tersebut roboh kepada posko damkar.

Menyikapi laporan tersebut, BPBD melalui tim TRC mendatangi dan membersihkan puing-puing bekas robohnya rumah kaca.

"Tim kita mendapat informasi kalau rumah kaca roboh, menindaklanjuti info itu tim TRC terjun kelapangan untuk mengamankan dan membersihkan puing-puing bangunan yang berserakan," Ujar Ahmad Suryadi.

Kalak BPBD juga memberikan peringatan kepada warga sekitar untuk tidak mendekati bangunan, karena kondisi bangunan sudah tua dan rawan roboh.

"Sudah dua kali roboh, pertama hari rabu tanggal 7 september 2022, sekitar tengah malam dan kemudian roboh lagi pada hari ini, kamis sore tanggal 8 September 2022 sekitar pukul 16:40 Wib. Diharapkan warga tidak mendekati bangunan tersebut, karena bangunan sudah tua," Pungkas Ahmad Suryadi mengingatkan.

Penulis: Mus

DPC TBBR Rakor Dukung Kebijakan Pemerintah Membangun Daerah

Denni    9/08/2022    Comment   

DPC TBBR Rakor Dukung Kebijakan Pemerintah Membangun Daerah

Rapat Konsolidasi Internal DPC TBBR Kabupaten Bengkayang (Rinto/Ij/Borneotribun) 

KapuasBengkayang, Kalbar - Agenda rutin, Dewan Pengurus Cabang (DPC) Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR) kabupaten Bengkayang melaksanakan rapat konsolidasi internal dalam rangka menjaga kekompakan antara pengurus, Kamis (08/09/2022).

Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) TBBR kabupaten Bengkayang, Yosef Erbito dalam sambutannya mengatakan DPC TBBR kabupaten Bengkayang di bawah kepemimpinannya, siap mendukung kebijakan pemerintah daerah dalam membangun Kabupaten Bengkayang dengan Visi Kabupaten Bengkayang maju, mandiri, sejahtera dan berdaya saing di topang pemerintah yang bersih dan bersumber daya manusia unggul.

Berikutnya DPC TBBR kabupaten Bengkayang juga secara aktip membangun sinergitas dan kerja sama dengan stakeholder guna menciptakan situasi yang kondusif, Mendukung stabilitas pembangunan nasional dengan menunjukkan jati diri, dengan berciri khas sebagai anak suku bangsa dengan nilai-nilai adat budaya kearifan lokal yang merupakan kekayaan bangsa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

"Selama ini DPC TBBR Kabupaten Bengkayang berusaha dan konsisten dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat terutama di kabupaten mengedepankan komunikasi, Koordinasi dan diskusi. Untuk mencari solusi terbaik agar kedua belah pihak yang berseteru tidak ada yang merasa di rugikan. Saya juga mengimbau kepada para pengurus baik di tingkat DPC maupun PAC Se-Kabupaten Bengkayang selalu menyaring setiap persoalan yang ada dengan data dan fakta, agar dalam bersikap memiliki dasar hukum yang kuat," Ujarnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Fabianus Oel, Penasehat dan Patih DPC TBBR kabupaten Bengkayang mengatakan sebagai penasehat akan selalu memberikan saran dan masukan agar pengurus DPC TBBR Kabupaten Bengkayang dalam bersikap selalu menggunakan data dan fakta.

"Hal yang sangat penting menjadi perhatian semua adalah dengan di bukanya Pos Lintas Batas Negara ( PLBN) Jagoi Babang, Kita harus siap dari sisi sumber daya manusianya sebab kalau tidak kita akan tertinggal dan jadi penonton saja. Untuk itu saya berharap kepada para pengurus ditingkat DPC maupun PAC Se-Kabupaten Bengkayang mampu memberikan edukasi-edukasi yang baik khususnya kepada seluruh anggota TBBR Kabupaten Bengkayang umumnya masyarakat," Ungkapnya.

Lebih jauh lagi Fabianus Oel  menyampaikan kepada pengurus ormas maupun anggota dalam melakukan Advokasi atau memberikan dukungan moril kepada masyarakat yang membutuhkan kehadiran ormas TBBR agar selalu sejalan dan patuh terhadap perundang-undangan yang berlaku serta terhindar dari benturan kepentingan baik pribadi maupun kelompok.

"Yang seharusnya bisa di selesaikan dengan komunikasi baik, akan tetapi menjadi permasalahan baru. Hal ini tentunya tidak boleh terjadi. Saya tegaskan tidak boleh terjadi pada ormas yang kita banggakan ini, sebab kehadiran ormas ini kita berkomitmen untuk menjaga situasi wilayah yang aman dan kondusif serta tetap mendukung arah pembangunan yang di lakukan oleh pemerintah Daerah demi kemajuan Kabupaten Bengkayang, Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berdaya Saing yang di topang pemerintah yang bersih dan bersumber daya manusia yang Unggul," Pungkasnya.

Reporter : Rinto Andreas/Injil 

Berita Stunting di Kalbar: Pemprov Komitmen Tangani Penurunan Stunting

Denni    9/08/2022    Comment   

Berita Stunting di Kalbar: Pemprov Komitmen Tangani Penurunan Stunting

Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Drs. H. Ria Norsan. (KAPUASNEWS.id/Ho-Adpim Pemrov Kalbar)

KapuasPontianak - Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Drs. H. Ria Norsan kembali memimpin Rapat Koordinasi terkait Penanganan Stunting mengenai Audit Kasus Stunting di Kabupaten Sambas Tahun 2022, di Hotel Pantura Sambas, Kamis (8/9/2022).

"Tujuan kita turun langsung ke daerah - daerah tak lain untuk mengetahui secara langsung kondisi yang mengalami stunting dan perkembangannya. Kita cari penyebabnya dan kita carikan solusinya," jelasnya.

Dalam hal ini Wagub Kalbar yang juga sebagai Ketua TP2S Provinsi Kalimantan Barat betul-betul serius untuk penanganan penurunan angka stunting, yakni dengan telah memimpin Rakor Penanganan Stunting di beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.

"Upaya-upaya yang kita lakukan adalah memberikan sosialisasi kepada masyarakat melalui tim dan satgas, kemudian mengajak pola hidup sehat, mengajak untuk memberikan asupan gizi kepada anak dan mencegah pernikahan dini karena organ reproduksinya belum siap untuk hamil yang juga menyebabkan salah satu stunting," jelas Ria Norsan.

Selanjutnya, mantan Bupati Mempawah 2 periode ini juga menyampaikan bahwa di dalam penuntasan Percepatan penurunan stunting ini diharapkan dengan cara keroyokan dan bersama - sama seluruh stakeholder.

"InsyaAllah kalau kita kompak maka tujuan kita untuk menurunkan stunting ini agar cepat tercapai. Kemarin kami juga mengukuhkan Bapak Asuh Stunting", tutupnya mengakhiri sambutan.

Sambas Angka Stunting Tertinggi Ke Empat Se-Kalimantan Barat

Seperti kita ketahui, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus berupaya dengan mengerahkan semua potensi yang ada untuk menurunkan angka prevelensi stunting di Provinsi Kalimantan Barat dari 29,8 persen (berdasarkan data SSGI Tahun 2021) dan 17,24 persen (berdasarkan data e-PPGBM Tahun 2021). 

Sedangkan Kabupaten Sambas merupakan kabupaten dengan angka prevelensi stunting tertinggi ke empat se-kalimantan barat dengan angka stunting sebesar 32,6 persen, untuk mencapai target nasional Provinsi Kalimantan Barat ditargetkan untuk menurunkan angka prevalensi stunting menjadi 17,07 persen pada tahun 2024.

Usai membuka kegiatan Audit Kasus Stunting Kabupaten Sambas, Wagub Kalbar, Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H. bersama Wakil Bupati Kabupaten Sambas, Fahrur Rofi, S.IP., M.H.Sc. Plt. Kepala BKKBN Kalbar, Muslimat, S.Sos., M.Si. dan Kepala Perangkat Daerah terkait dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas mengunjungi salah satu anak penderita stunting serta memberikan bantuan, motivasi dan sosialisasi langsung kepada orang tua dari anak tersebut.(pian/adpim/irf)

Karolin Promosikan Tari Jonggan Melalui Media Digital

Denni    9/08/2022    Comment   

Karolin Promosikan Tari Jonggan Melalui Media Digital

Tari jonggan dan tarian naik dango. (KAPUASNEWS.id/Ho-Dekky)

KapuasLandak - Bupati Landak periode 2017-2022 Karolin Margret Natasa sangat mendukung kebudayaan yang ada di Kabupaten Landak, baik itu tarian, ritual adat maupun tempat-tempat bersejarah.

Dalam upaya mendukung kebudayaan tersebut Karolin melakukan promosi dengan berbagai cara termasuk melalui media digital. 

Salah satunya yakni promosi tari jonggan dan tarian naik dango di Badan Kebudayaan Nasional (BKN) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan.

Tari jonggan dan tarian naik dango. (KAPUASNEWS.id/Ho-Dekky)

"Saat menjabat sebagai Bupati Landak saya mencoba melakukan promosi tarian di Kabupaten Landak melalui media digital, yakni kita bekerjasama dengan Badan Kebudayaan Nasional PDI Perjuangan agar kebudayaan di Kabupaten Landak bisa dikenal di seluruh Indonesia, dan tari Jonggan ini sudah menjadi Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Indonesia," ucap Karolin di Ngabang, kamis (08/09/22).

Jonggan merupakan tarian tradisional masyarakat Dayak Kanayatn di Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia. Nama jonggan diambil dari bahasa Dayak yang berarti joget atau menari. Menurut beberapa sumber, tarian ini mulai muncul pada tahun 1950an di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Tarian ini awal mulanya digelar sebagai hiburan bagi masyarakat pada berbagai upacara adat seperti bayar niat, naik dango, hajatan sunatan atau babalak, acara perkawinan, festival, dan acara penyambutan tamu penting.

Sebelum Tari Jonggan dipentaskan, dilakukan ritual khusus terlebih dahulu. Ritual tersebut biasa disebut dengan nyangahant yang berarti berdoa. Ritual ini dilakukan untuk meminta izin atau meminta perlindungan kepada Tuhan agar pertunjukan berjalan lancar. Acara tersebut diawali dengan bapamang yaitu penyampaian doa hajat oleh pemimpin upacara di depan sesaji yang sudah disiapkan.

Sekertaris DPD PDI Perjuangan Kalimantan Barat Karolin mengungkapkan bahwa tari Jonggan memiliki gerakan yang menggambarkan ungkapan rasa syukur kepada Jubata (Tuhan) dan suka cita masyarakat yang dilimpahkan dalam tarian. Tidak jarang dalam tarian ini para penari mengajak penonton untuk ikut menari.

"Setiap penari dapat secara leluasa berkomunikasi dengan pasangan menari. Sentuhan emosional juga kegembiraan yang muncul sebagai ekspresi personal maupun komunal memberikan gambaran konkret kebersamaan serta tumbuhnya ikatan-ikatan emosi antarpersonal. Sebagai tari pergaulan masyarakat Suku Dayak Kanayatn tarian ini benar-benar menceritakan suka cita dan kebahagiaan dalam pergaulan muda-mudi Dayak Kanayatn," ungkap Karolin.

Karolin Promosikan Tari Jonggan. (KAPUASNEWS.id/Ho-Dekky)

Untuk menyaksikan tari Jonggan melalui media digital tersebut kita bisa menontonnya melalui link https://youtu.be/9d2UuUufDZY atau dengan kanal YouTube BKN PDI Perjuangan.

(Yakop/Dekky)

Ria Norsan Tinjau Lokasi Pembangunan Masjid 1.001 Kubah Usai Hadiri Sajadah Fajar

Denni    9/08/2022    Comment   

Ria Norsan Tinjau Lokasi Pembangunan Masjid 1.001 Kubah Usai Hadiri Sajadah Fajar

Lokasi Pembangunan Masjid 1.001 Kubah. (KAPUASNEWS.id/Adpim Pemprov Kalbar)

KapuasPontianak - Berlokasi di Masjid Besar Al-Jihad Desa Lorong, Kabupaten Sambas, Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H., Wakil Gubernur Kalimantan Barat, mengikuti kegiatan Sajadah Fajar sekaligus mengawali rangkaian kunjungan kerja di kabupaten berslogan “Sambas Berkemajuan” ini, Kamis subuh (8/9/2022). Turut hadir yakni Wakil Bupati Sambas, Fahrur Rofi, S.I.P., M.H.Sc., pengurus dan para jamaah masjid.

Usai melaksanakan Shalat Subuh berjamaah, H. Ria Norsan memberikan sambutan singkat dengan mengucap syukur kepada Allah SWT karena masih memberikan kesempatan untuk dapat melangkahkan kaki di rumah Allah.

"Allah Subhanahu Wa Ta’ala mengatakan “Hendaklah ada segolongan/sekelompok orang yang menyeru/memanggil untuk berbuat kebaikan, mengajak untuk mencegah berbuat kejahatan kemurkaan”. Sajadah Fajar merupakan sekelompok orang yang berjalan di kegelapan malam (Subuh) menuju masjid dan mengajak orang untuk berbuat kebaikan memakmurkan masjid,".

Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H.(KAPUASNEWS.id/Adpim Pemprov Kalabar)

Melanjutkan sambutan, Wagub Kalbar juga menuturkan Sajadah Fajar merupakan kegiatan yang sangat baik karena mengajak umat untuk mengikuti Shalat Subuh di masjid.

"Allah memberikan kita berkah yang luar biasa di Shalat Subuh," ujar H. Ria Norsan.

Selanjutnya, Wagub Kalbar bersama Wabup Sambas meninjau lahan yang menjadi lokasi dibangunnya Masjid 1.001 Kubah di Kabupaten Sambas.(yk/irf)

Lismaryani Sutarmidji Lantik Ketua TP PKK Sintang

Denni    9/07/2022    Comment   

Lismaryani Sutarmidji Lantik Ketua TP PKK Sintang

Pelantikan dan Pengukuhan Penjabat Antar Waktu (PAW) Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua Dekranasda, dan Bunda PAUD Kabupaten Sintang. (KAPUASNEWS.id/Ho-Adpim Pemrov Kalbar)

KapuasPontianak - Pelantikan dan Pengukuhan Penjabat Antar Waktu (PAW) Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua Dekranasda, dan Bunda PAUD Kabupaten Sintang, Ny. Rita Cendanawangi Melkianus, diselenggarakan di Aula Kantor PKK Provinsi Kalimantan Barat, Rabu (7/9/2022).

Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Barat, Ny. Hj. Lismaryani Sutarmidji, hadir untuk melantik dan mengukuhkan Ny. Rita Cendanawangi Melkianus dengan disaksikan Wakil Bupati Sintang, Melkianus, S.Sos., serta para pengurus TP PKK Prov Kalbar dan Dekranasda Prov Kalbar.

"Saya selaku Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua Dekranasda, dan Bunda PAUD Provinsi Kalimantan Barat, mengucapkan selamat kepada Bapak Melkianus, S.Sos., yang dilantik sebagai Wakil Bupati Sintang. Semoga Kabupaten Sintang semakin maju, masyarakatnya sejahtera, penduduknya lebih sehat, tenteram, damai. Saya juga mengucapkan selamat kepada Ny. Rita Cendanawangi Melkianus yang baru saja dilantik," tutur Ny.Hj. Lismaryani Sutarmidji saat memberikan sambutan.

Pelantikan dan Pengukuhan Penjabat Antar Waktu (PAW) Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua Dekranasda, dan Bunda PAUD Kabupaten Sintang. (KAPUASNEWS.id/Ho-Adpim Pemrov Kalbar)

Bunda PAUD Kabupaten Sintang diharapkan dapat mendorong mutu pendidikan dan tenaga pendidik PAUD dalam kualifikasi, kompetensi, kesejahteraan dan perlindungan, serta mendorong meningkatnya konsumsi makanan sehat, bergizi, dan berkualitas, bagi anak usia dini.

"Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Maria Magdalena Sudiyanto, S.H., yang telah memimpin Tim Penggerak PKK dan Dekranasda Kabupaten Sintang selama ini. Semoga ibu selalu sehat dan saya berharap Ibu Maria juga diikutsertakan menjadi pengurus di TP PKK Kabupaten Sintang, karena kerja ibu Maria sangat bagus dan rajin dalam bekerja," ungkap Istri Gubernur Kalbar.

Pelantikan dan Pengukuhan Penjabat Antar Waktu (PAW) Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua Dekranasda, dan Bunda PAUD Kabupaten Sintang. (KAPUASNEWS.id/Ho-Adpim Pemrov Kalbar)

Untuk mendukung efektifitas pelaksanaan 10 Program Pokok PKK, Program Dekranasda, dan Program Kerja Bunda PAUD, diharapkan bisa bekerja sama dengan DPRD dan Dinas terkait. Kemudian, tertib administrasi dan kelembagaan, terutama tertib administrasi keuangan.

"Sebagaimana halnya PKK, Dekranasda juga merupakan organisasi yang tidak berorientasi keuntungan/nirlaba yang keberadaanya merupakan mitra pemerintah, terutama dalam hal memajukan dan mengembangkan usaha industri kerajinan rakyat dengan tetap memperhatikan dan melestarikan kearifan nilai-nilai budaya lokal sekaligus mengembangkan kerajinan warisan seni dan budaya dengan teknologi informasi dan komunikasi," tutup Ny.Hj. Lismaryani Sutarmidji.

(Pian/Irf/Adpim)