Tolak Sawit di Lahan Eks Karhutla, BHN Dorong Tanam Tengkawang, Durian dan Buah Hutan

Foto: Ketua Umum BHN Alexius Akim memimpin rapat konsolidasi pengurus lengkap di Cafe Haruna, Pontianak, Minggu (8/11/2026).

PONTIANAK - Borneo Harapan Nusantara (BHN) mulai memantapkan langkah organisasi melalui rapat konsolidasi pengurus lengkap yang digelar di Cafe Haruna, Pontianak, Kalimantan Barat, Minggu (8/11/2026).

Pertemuan ini menjadi momentum penguatan kelembagaan sekaligus merumuskan program kerja dan rekomendasi kebijakan yang diharapkan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Rapat dipimpin langsung Ketua Umum BHN, Alexius Akim. Dalam pemaparannya, Akim menjelaskan bahwa konsolidasi tersebut merupakan tindak lanjut dari rapat kerja BHN pada 9 September 2026 lalu.

Melalui pertemuan ini, organisasi ingin memastikan seluruh pengurus dan bidang memiliki arah gerak yang sama dalam menjalankan program ke depan.

Selain memperkuat struktur internal, rapat juga menjadi ruang bagi masing-masing bidang untuk menyampaikan gagasan, masukan, serta rencana kegiatan yang realistis dan terukur.

BHN berharap keberadaan organisasi kemasyarakatan ini tidak sekadar menjadi wadah berhimpun, tetapi mampu menghadirkan kontribusi yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Tidak hanya menjalankan program secara mandiri, BHN juga menyiapkan sejumlah rekomendasi untuk disampaikan kepada pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Beberapa isu strategis yang menjadi pembahasan meliputi penataan regulasi perkebunan, penanganan lahan bekas kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pengelolaan hutan berkelanjutan, hingga kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat.

Perkuat Struktur dan Data Keanggotaan

Ketua Bidang Organisasi dan Kaderisasi BHN, Florentinus Anom, menegaskan bahwa pembenahan struktur dan administrasi organisasi menjadi salah satu prioritas.

Menurutnya, penguatan kelembagaan perlu dilakukan agar seluruh program dapat berjalan secara terarah dan memiliki jangkauan lebih luas.

Salah satu langkah yang disiapkan yakni memperbarui data anggota dan kader, mempercepat registrasi keanggotaan, serta memperkuat sosialisasi internal kepada seluruh pengurus dan anggota. BHN juga membuka peluang pembentukan kepengurusan hingga tingkat kabupaten dan kota.

“Pengolahan dan pembaruan data anggota atau kader pengurus BHN, sosialisasi internal pengurus dan seluruh anggota, hingga percepatan registrasi anggota juga menjadi hal yang perlu dilakukan,” jelas Anom.

Selain itu, setiap bidang didorong melaksanakan sosialisasi dan evaluasi program kerja secara berkala. Organisasi juga merencanakan rapat kerja tahunan sebagai sarana mengukur capaian sekaligus menentukan langkah berikutnya.

Di sisi eksternal, BHN akan memperluas kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk mendorong pengawasan terhadap kebijakan pemerintah agar tetap berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Anom mencontohkan keterlibatan organisasi dalam pembahasan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) daerah sebagai salah satu bentuk kontribusi yang dapat dilakukan.

“Seperti penyusunan rencana tata ruang daerah, kita juga harus terlibat di dalamnya agar regulasi yang dibuat sesuai dengan aturan yang ada,” katanya.

Dorong Pemulihan Hutan Kritis dan Pengelolaan Lahan Berkelanjutan

Di sektor sumber daya alam dan lingkungan hidup, BHN mendorong penataan kembali kawasan hutan kritis melalui program penghijauan dan penanaman berbagai jenis tanaman kehutanan.

Ketua Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup BHN, Lorens Arang, menyampaikan bahwa program tersebut memiliki peluang untuk diterapkan di Kalimantan Barat. Ia menyebut, kegiatan serupa telah dilakukan di provinsi lain, termasuk Sulawesi.

Menurutnya, pemulihan kawasan hutan tidak harus terbatas pada penanaman kayu, tetapi juga dapat memanfaatkan tanaman bernilai ekonomi seperti tengkawang dan berbagai jenis tanaman buah-buahan.

Dengan demikian, upaya mengembalikan fungsi kawasan hutan dapat berjalan beriringan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitarnya.

Perhatian terhadap pemulihan lingkungan juga diarahkan pada lahan bekas karhutla. Ketua Umum BHN, Alexius Akim, menilai kawasan tersebut perlu mendapatkan pengawasan serius agar pemanfaatannya tidak menyimpang dari tujuan pemulihan lingkungan.

Akim menyoroti adanya wacana pemanfaatan lahan eks karhutla untuk perkebunan kelapa sawit. BHN justru mendorong penanaman tanaman hutan produktif yang tetap menjaga keseimbangan ekosistem sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

“Selain yang ditawarkan oleh pemerintah, BHN lebih memilih tanaman-tanaman hutan, seperti tengkawang, durian, rambutan, petai dan lain-lain boleh ditanam,” saran Akim.

Pandangan serupa disampaikan Sekretaris Jenderal BHN, Marius Marcellus TJ. Ia menilai lahan bekas kebakaran dapat dimanfaatkan untuk menanam komoditas produktif seperti durian dan jengkol tanpa harus mengubah kawasan hutan menjadi perkebunan sawit.

Menurut Marius, pemerintah perlu mempertimbangkan kondisi awal kawasan sebelum terbakar. Jika sebelumnya merupakan kawasan yang ditumbuhi tanaman hutan, pemanfaatan setelah kebakaran seharusnya tetap memperhatikan fungsi ekologisnya.

Ia juga menekankan pentingnya pelibatan masyarakat lokal dalam setiap program pemulihan lahan. Keterlibatan tersebut dinilai dapat membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan, sekaligus menumbuhkan rasa tanggung jawab masyarakat dalam menjaga tanaman yang telah ditanam.

“Dalam rangka pengelolaan lahan eks karhutla harus melibatkan masyarakat lokal, masyarakat setempat sehingga mereka merasakan manfaat pekerjaan-pekerjaan dari pemerintah sekaligus bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan pendapatan. Kalau mereka bisa menanam, saya yakin mereka akan memeliharanya dengan baik,” paparnya.

Soroti Investasi dan Regulasi Pertambangan Rakyat

Selain persoalan lingkungan, konsolidasi BHN turut membahas peningkatan kualitas sumber daya manusia serta keberpihakan kebijakan terhadap masyarakat lokal.

BHN mendorong agar investasi yang masuk ke Kalimantan Barat memberikan ruang lebih besar bagi putra-putri daerah untuk terlibat sebagai tenaga kerja.

Kehadiran investasi diharapkan tidak hanya memberikan keuntungan bagi pelaku usaha, tetapi juga meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Isu lain yang turut menjadi perhatian adalah regulasi mengenai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). BHN menilai pemerintah perlu memperjelas aturan sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh legalitas kegiatan pertambangan rakyat.

Kejelasan regulasi tersebut dinilai penting agar masyarakat memiliki kesempatan mengelola potensi ekonomi di daerahnya sendiri secara legal dan bertanggung jawab.

Berbagai pembahasan tersebut menunjukkan bahwa BHN berupaya mengambil peran tidak hanya dalam pemberdayaan masyarakat, tetapi juga dalam memberikan masukan terhadap arah pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam.

BHN Tegaskan Status sebagai Organisasi Kemasyarakatan Resmi

Rapat konsolidasi pengurus lengkap ini sekaligus menjadi langkah strategis BHN dalam memantapkan status kelembagaan, memperjelas arah perjuangan organisasi, serta menyusun program yang lebih terukur dan berkelanjutan.

Sebagai organisasi kemasyarakatan, Borneo Harapan Nusantara didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perkumpulan Borneo Harapan Nusantara Nomor 001 tanggal 1 Agustus 2025.

Pendirian organisasi tersebut juga telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor http://AHU-0006214.AH.01.07.Tahun 2025 tanggal 5 Agustus 2025 tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Borneo Harapan Nusantara.

Dalam menjalankan aktivitasnya, BHN berpedoman pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART), serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur organisasi kemasyarakatan.

Dengan penguatan struktur, penyusunan program kerja, serta perumusan rekomendasi kebijakan, BHN menargetkan kehadirannya dapat menjadi wadah aspirasi masyarakat sekaligus mitra kritis dan konstruktif bagi pemerintah dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan, berkeadilan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Penulis: Jeckmus Editor: R. Hermanto