Tingkatkan Kapasitas Aparatur, Pemkab Sekadau Gelar Bimtek Keuangan Daerah di Pontianak

Foto: Bupati Sekadau, Aron, S.H Membuka Secara Resmi Bimtek Keuangan Daerah di Pontianak Pada 21–23 Oktober 2026 di Hotel Gajah Mada (Kapuasnews.id)

PONTIANAK - Bupati Sekadau, Aron, S.H., secara resmi membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penganggaran, Penatausahaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau Tahun 2026.

Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari, 21–23 Oktober 2026 tersebut dipusatkan di Hotel Gajah Mada, Pontianak.

Bimtek ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Sekadau dalam meningkatkan kapasitas aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan ini juga menjadi momentum untuk memperkuat pemahaman perangkat daerah terhadap kebijakan penganggaran, pelaksanaan APBD, penatausahaan, hingga pertanggungjawaban keuangan daerah.

Rangkaian kegiatan diawali dengan registrasi peserta, menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, pembacaan doa, laporan panitia penyelenggara, serta sambutan dan pembukaan resmi oleh Bupati Sekadau.

Selama pelaksanaan, peserta mendapatkan materi dari narasumber yang kompeten di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Pada hari pertama, kegiatan diisi dengan sosialisasi rancangan peraturan bupati tentang pedoman pelaksanaan APBD akhir Tahun Anggaran 2026 yang disampaikan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sekadau.

Selanjutnya pada hari kedua, Kamis (22/10), peserta mengikuti pemaparan monitoring dan evaluasi proses Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2025. Agenda dilanjutkan dengan sosialisasi pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 yang melibatkan unsur Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, serta materi sistem pengelolaan keuangan daerah dari BPKAD Provinsi Kalimantan Barat.

Memasuki hari terakhir, Jumat (23/10), agenda difokuskan pada sosialisasi dan simulasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) secara daring dengan menghadirkan narasumber dari Pusat Data dan Sistem Informasi (Pusdatin) Kementerian Dalam Negeri dan Bank Kalbar. Kegiatan kemudian ditutup dengan evaluasi penganggaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2026.

Dalam konteks kebijakan nasional, pengelolaan keuangan daerah tidak terlepas dari peran Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah yang memiliki peran strategis dalam pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah, termasuk kebijakan penganggaran dan penyusunan APBD. Saat ini, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri dijabat oleh Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si.

Melalui bimtek ini, Pemerintah Kabupaten Sekadau diharapkan dapat semakin menyelaraskan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dengan pedoman nasional, sekaligus meminimalkan kesalahan administrasi, meningkatkan kualitas laporan keuangan, serta mendorong penggunaan anggaran yang tepat sasaran untuk mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Sekadau berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi forum penyampaian materi, tetapi juga menjadi sarana evaluasi dan peningkatan kompetensi aparatur dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Penulis: Jeckmus Editor: R. Hermanto