Karhutla Kembali Asapi Kalbar, GMKD Desak Pemerintah Serius Tangani dan Transparan Data

Foto: Gerakan Mahasiswa Kritis Demokrasi Kalimantan Barat (GMKD Kalbar) Sampaikan Aspirasi Di DPRD Provinsi Kalimantan Barat

PONTIANAK - Gerakan Mahasiswa Kritis Demokrasi Kalimantan Barat (GMKD Kalbar) mendesak pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif, agar lebih serius menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kembali menimbulkan kabut asap di sejumlah wilayah Kalimantan Barat.

Ketua GMKD Kalbar, Mujid, mengatakan karhutla merupakan persoalan tahunan yang hingga kini belum sepenuhnya terselesaikan. Dampak kabut asap dirasakan masyarakat dari berbagai kelompok usia, mulai dari bayi, balita hingga lanjut usia.

Menurut Mujid, pemerintah tidak cukup hanya melakukan pemadaman ketika kebakaran terjadi. Diperlukan langkah konkret berupa mitigasi, pencegahan, serta pengawasan berkelanjutan agar bencana serupa tidak terus berulang setiap tahun.

“Persoalan ini harus ditangani secara serius oleh pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif. Karhutla sudah menjadi agenda tahunan. Yang kami tekankan adalah bagaimana pemerintah melakukan upaya mitigasi agar pada tahun-tahun berikutnya bencana ini tidak semakin parah,” ujar Mujid.

Ia mengakui pemerintah telah melakukan sejumlah upaya penanganan di lapangan. Namun, keseriusan tersebut harus dibuktikan melalui perencanaan jangka panjang, bukan hanya ketika kabut asap telah berdampak terhadap masyarakat.

Mujid juga menyoroti pentingnya transparansi data penanganan karhutla. Ia meminta instansi terkait menyampaikan informasi secara terbuka mengenai perkembangan penanganan serta kondisi titik panas atau _hotspot_ di lapangan.

“Kami meminta transparansi data. Jangan sampai laporan yang disampaikan seolah-olah persoalan sudah tertangani, tetapi kenyataannya masih ada titik panas yang berdampak terhadap masyarakat,” tegasnya.

GMKD Kalbar berharap pemerintah memperkuat koordinasi antarlembaga, meningkatkan pengawasan, serta mengambil tindakan sesuai ketentuan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan.

Penulis: Jeckmus Editor: R. Hermanto