Gemawan Dorong Sinkronisasi Kebijakan Pembangunan Responsif Gender dan Adaptasi Perubahan Iklim di Mempawah

Foto: Gemawan Dorong Sinkronisasi Kebijakan Pembangunan Responsif Gender dan Adaptasi Perubahan Iklim di Mempawah

MEMPAWAH - Gemawan menggelar Dialog Multipihak Sinkronisasi Kebijakan Pembangunan Responsif Gender dan Adaptasi Perubahan Iklim di Kabupaten Mempawah pada Kamis, 4 Juni 2026. 

Kegiatan di Aula Kantor UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kabupaten Mempawah ini menjadi ruang kolaborasi bagi pemerintah daerah, masyarakat sipil, kelompok perempuan, dan pemangku kepentingan untuk menyelaraskan arah pembangunan yang inklusif, berkeadilan gender, dan tangguh terhadap dampak perubahan iklim.

Dialog melibatkan OPD dan lembaga terkait, di antaranya BAPPERIDA Kabupaten Mempawah, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Penanaman Modal, Koperasi, UKM dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup, UPT KPH Wilayah Mempawah, BPBD, BPP Kecamatan Sadaniang, JARING PEDAS Mempawah, Serikat Perempuan Kabupaten Mempawah (SPKM), pegiat Gemawan di desa, serta perwakilan kelompok tani dan kelompok masyarakat dampingan Gemawan.

Tujuan kegiatan adalah memperkuat sinergi lintas sektor dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang menjawab tantangan sosial, ekonomi, dan ekologis secara bersamaan. Dialog juga menjadi sarana memastikan perspektif gender dan kebutuhan kelompok rentan mendapat perhatian lebih besar dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

Koordinator Gemawan Wilayah Mempawah, Lani Ardiansyah atau Ucup, mengatakan pembangunan berkelanjutan butuh kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak agar program benar-benar menjawab kebutuhan di tingkat akar rumput.

“Melalui kegiatan ini kami ingin menghadirkan ruang dialog yang melibatkan berbagai pihak, baik OPD terkait maupun kelompok masyarakat dampingan Gemawan, sehingga program yang dijalankan dapat selaras dengan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Menurut Ucup, tantangan perubahan iklim telah berdampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, terutama kelompok perempuan dan petani yang bergantung pada sumber daya alam. Karena itu kebijakan pembangunan perlu dirancang lebih adaptif dan responsif agar mampu memperkuat ketahanan masyarakat sekaligus mendorong kesejahteraan berkelanjutan.

Staf Ahli Bupati Mempawah, Kurdiah, mengapresiasi peran Gemawan dalam mendampingi kelompok masyarakat dan membangun kolaborasi dengan pemerintah daerah. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi Mempawah saat ini mencapai 8,24 persen, dengan sektor pengolahan produk berkontribusi sekitar 25 persen. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat, khususnya perempuan dan petani, dinilai penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

“Saya berharap kegiatan pendampingan Gemawan nantinya dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan PDRB Kabupaten Mempawah,” katanya.

Dialog juga menekankan pentingnya peningkatan akses, peran, dan kepemimpinan perempuan dalam pembangunan daerah. Perempuan dinilai memiliki peran strategis dalam pengelolaan sumber daya alam, penguatan ekonomi keluarga, hingga upaya adaptasi terhadap perubahan iklim di tingkat komunitas.

Dewan Pengurus Gemawan, Hermawansyah, menjelaskan sinkronisasi kebijakan pembangunan responsif gender merupakan langkah awal untuk mendorong lahirnya kelompok Perempuan KUAT di Kabupaten Mempawah.

“Sinkronisasi kebijakan pembangunan berbasis responsif gender ini dimaksudkan untuk mendorong penguatan perempuan,” ujarnya.

Konsep Perempuan KUAT yang dikembangkan Gemawan membangun kapasitas perempuan secara menyeluruh, mulai dari kepemimpinan, pengembangan usaha ekonomi, pengelolaan agroforestri, hingga pemanfaatan teknologi untuk kemandirian.

“Harapan kami melalui pelaksanaan sinkronisasi pembangunan berbasis gender ini adalah lahirnya kelompok Perempuan KUAT, yaitu perempuan yang kuat dalam kepemimpinan, usaha, agroforestri, dan teknologi,” terangnya.

Gemawan mengadopsi pendekatan 3R: Recognition, Representation, dan Redistribution. Pendekatan ini memastikan pengakuan terhadap peran perempuan, memperluas keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan, serta mendorong distribusi manfaat pembangunan yang lebih adil dan setara.

Perwakilan Dinas Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mempawah, Nuni, menyatakan penguatan kapasitas perempuan harus menjadi bagian integral dari agenda pembangunan daerah, terutama dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan ketidakpastian ekonomi.

“Saya sangat mendukung kegiatan pembangunan responsif gender dan adaptasi perubahan iklim yang dilaksanakan Gemawan di Kabupaten Mempawah,” ujarnya.

Melalui dialog ini terbangun komitmen bersama antara pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, kelompok perempuan, dan masyarakat untuk mengintegrasikan perspektif gender serta adaptasi perubahan iklim ke dalam kebijakan dan program pembangunan daerah. Dengan demikian, pembangunan yang dihasilkan tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan keadilan sosial, memperkuat ketahanan masyarakat, dan menjamin keberlanjutan lingkungan bagi generasi mendatang. (Izhar)