Gemawan Dorong Pembangunan Responsif Gender dan Adaptif Perubahan Iklim Lewat Dialog Multipihak di Kapuas Hulu

Foto: Yayasan Gemawan menggelar Dialog Multipihak di Gedung Sekretariat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Putussibau

KAPUAS HULU - Yayasan Gemawan menggelar Dialog Multipihak bertajuk “Memperkuat Ketahanan Masyarakat melalui Pembangunan yang Responsif Gender dan Adaptif terhadap Perubahan Iklim” di Kabupaten Kapuas Hulu, Selasa (9/6/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Gedung Sekretariat Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Putussibau ini menjadi ruang kolaborasi berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat ketahanan masyarakat menghadapi dampak perubahan iklim di tingkat lokal.

Dialog melibatkan pemerintah daerah, akademisi, organisasi masyarakat sipil, hingga perwakilan kelompok perempuan dari sejumlah desa di Kapuas Hulu. Hadir BAPPERIDA Kapuas Hulu, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, UPT KPH Kapuas Hulu Selatan, PDD Politeknik Negeri Pontianak Kapuas Hulu, serta organisasi masyarakat sipil seperti AMAN, Sangga Bumi Lestari, PRCF, dan WWF. Perwakilan kelompok perempuan dari Desa Mujan, Nanga Betung, Riam Piyang, Tubang Jaya, dan Hulu Gurung juga turut hadir.

Pegiat Gemawan, Ageng, mengatakan Kapuas Hulu sebagai wilayah dengan kawasan hutan tropis luas, daerah aliran sungai strategis, dan bentang alam penting di Kalbar kini menghadapi tantangan perubahan iklim.

“Perubahan pola musim dan curah hujan, meningkatnya risiko banjir, kekeringan, hingga ancaman kebakaran hutan dan lahan merupakan fenomena yang semakin dirasakan masyarakat dalam beberapa tahun terakhir,” ujarnya.

Menurut Ageng, kondisi tersebut berdampak langsung pada masyarakat yang menggantungkan hidup pada pertanian dan pemanfaatan sumber daya alam. Perempuan, khususnya perempuan petani dan perempuan adat, menghadapi kerentanan lebih besar akibat keterbatasan akses terhadap informasi iklim, teknologi, sumber daya ekonomi, dan ruang pengambilan keputusan.

“Perempuan bukan hanya kelompok yang terdampak, tetapi juga aktor penting dalam upaya adaptasi perubahan iklim di tingkat komunitas. Karena itu, perspektif gender perlu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah,” katanya.

Dialog ini diharapkan memperkuat pemahaman bersama mengenai dampak perubahan iklim sekaligus mendorong integrasi perspektif gender dalam kebijakan dan program pembangunan daerah. Forum juga menjadi wadah berbagi pengetahuan dan praktik baik, serta mendiskusikan peluang kolaborasi untuk sistem informasi iklim yang inklusif dan peningkatan kapasitas masyarakat rentan.

Ageng berharap kegiatan ini menjadi langkah awal memperkuat komitmen bersama untuk pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan.

“Forum ini diharapkan mampu mendorong pengarusutamaan isu gender dan perubahan iklim ke dalam kebijakan dan program pembangunan, memperkuat akses masyarakat terhadap informasi iklim, khususnya bagi perempuan petani, serta membangun kolaborasi yang lebih kuat antar pemangku kepentingan,” pungkasnya. (Izhar)