 |
| Foto: Bupati Kuburaya, H. Sujiwo |
KUBU RAYA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kubu Raya menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pidato Bupati Kubu Raya, H. Sujiwo, mengenai Nota Keuangan RAPBD Tahun Anggaran 2026. Rapat dihadiri 27 dari 45 anggota dewan dan dinyatakan kuorum di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Kubu Raya, Selasa (23/9/2025).
Dalam sambutannya, Bupati Sujiwo menekankan bahwa penyusunan RAPBD merupakan proses penting yang harus melalui tahapan sesuai mekanisme DPRD, mulai dari penyampaian Nota Keuangan, pandangan umum fraksi, jawaban Bupati, pembentukan Panitia Khusus (Pansus), pembahasan bersama Badan Anggaran (Banggar) dan TAPD, hingga persetujuan akhir.
“APBD itu adalah amanat rakyat. Semakin cepat disahkan, semakin cepat pula hak-hak rakyat dapat kita laksanakan,” ujar Sujiwo.
Fokus pada Infrastruktur
Sujiwo menyoroti hasil survei Pemda yang menunjukkan 53% masyarakat Kubu Raya menginginkan pembangunan infrastruktur. Karena itu, Pemkab bersama DPRD berkomitmen mengalokasikan minimal 40% belanja daerah untuk sektor ini.
“Kalau kita bisa memenuhi kebutuhan infrastruktur, berarti kita telah menjawab keinginan mayoritas masyarakat. Maka pemerintah bersama DPRD akan fokus. Saya minta PU tahun depan sudah mulai lelang paling lambat bulan Juni–Juli, agar masyarakat bisa segera merasakan manfaat pembangunan,” tegasnya.
Bupati juga menekankan bahwa kerja pemerintah tidak bisa biasa-biasa saja. “Persoalan Kubu Raya luar biasa, maka kerjanya pun harus lebih dari luar biasa,” tambahnya.
Kondisi Keuangan Daerah
Pendapatan daerah tahun 2026 diproyeksikan Rp1,91 triliun, turun 3,2% dari Rp1,98 triliun pada 2025 akibat berkurangnya transfer dari pusat. Sementara total belanja daerah dirancang Rp1,95 triliun dengan rincian:
Belanja Operasi Rp1,5 triliun
Belanja Modal Rp249,07 miliar (13% APBD).
Belanja Pendidikan Rp558,77 miliar (28,64% APBD, melebihi ketentuan 20%).
Belanja Bantuan Sosial Rp972,89 juta (naik 165,9% dari 2025).
Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp124,43 miliar (naik 71,7% dari 2025).
Sujiwo menegaskan, tanpa kolaborasi dengan DPR RI dan kementerian, pembangunan bisa jalan di tempat. “Tahun ini saja kita mendapat dukungan pusat hampir Rp500 miliar. Ada untuk rumah sakit Rp170 miliar, pendidikan Rp88 miliar, IGD Rp40 miliar, hingga sanitasi desa. Inilah bukti kolaborasi yang nyata,” katanya.
Sektor lain jadi Atensi
Selain infrastruktur, RAPBD 2026 juga menaruh perhatian serius pada pendidikan, kesehatan, pertanian, perikanan, peternakan, serta ketahanan pangan. Beberapa proyek strategis seperti jalan poros ekonomi, normalisasi sungai, hingga peningkatan layanan kesehatan sudah mulai terealisasi tahun ini dan akan dilanjutkan tahun depan.
Sujiwo menekankan prinsip keadilan dalam pembangunan. “Kalau ada desa yang minta jalan 5,5 meter, kita lihat juga desa lain. Jangan sampai satu wilayah dapat terlalu banyak sementara wilayah lain tidak tersentuh. Prinsipnya asas manfaat, prioritas, dan keadilan harus jalan,” ujarnya.
Bupati menutup dengan optimisme bahwa RAPBD 2026 akan menjadi instrumen penting bagi kesejahteraan masyarakat Kubu Raya. “DPRD bersama pemerintah tidak main-main. Kita totalitas menyalurkan tenaga, waktu, dan pikiran demi rakyat. Dengan sinergi, infrastruktur dan layanan publik Kubu Raya akan semakin maju,” pungkasnya.
Dengan ketukan palu pimpinan sidang, Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kubu Raya resmi dibuka dan menjadi langkah awal menuju pembahasan detail RAPBD Tahun Anggaran 2026. (JM)